Ashabul Kahfi adalah salah seorang politisi senior PAN. Sebelum menjadi anggota DPR RI, dia sudah pernah tiga periode menjadi pimpinan DPRD di Sulawesi Selatan, bahkan saat ini dia tercatat sudah 4 periode menjabat sebagai ketua DPW PAN di Sulsel.

Siang hari ini kita bersama-sama melaksanakan rapat Komisi VIII. Semuanya hadir dalam keadaan sehat. Pimpinan yang saya hormati, hari ini sesuai dengan agenda rapat kita akan melakukan penetapan Ketua Komisi VIII DPR RI.

Dalam melakukan fungsi pengawasan, kami (DPR) masih menemukan berbagai kekurangan. Mulai dari pembinaan jemaah, pelayanan yang diberikan hingga perlindungan.

Kalau bisa solusinya 50 persen-50 persen, jadi jemaah 50 persen, BPKH harus tanggung 50 persen, memang kalau pendekatan investasi BPKH hari ini enggak mau, karena itu kita dorong agar BPKH lakukan inovasi investasi, sehingga bisa hadirkan manfaat lebih besar.

Hal yang dibutuhkan saat ini adalah sikap arif dan bijaksana terhadap perbedaan tersebut dengan saling menghormati dan menghargai atas setiap perbedaan yang ada. Hadirnya perbedaan dengan sikap kearifan akan menghadirkan keindahan dalam kehidupan sosial.

Sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI yang membidangi agama dan sosial, saya sangat mengutuk atas setiap sikap dan tindakan atas nama intelektualitas yang mendegradasi satu kebenaran lain sebagai produk dari sebuah metode ilmu yang diakui dengan ujaran kebencian, yang dapat merusak tatanan sosial keagamaan dan kemasyarakatan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi meminta agar Kementerian Agama untuk segera berkoordinasi dengan BSI dan pihak terkait lainnya guna menyelesaikan gangguan sistem yang menghambat pelunasan biaya haji.

Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi mengusulkan, agar kedepan Jemaah Haji Indonesia khusus gelombang kedua sebaiknya mendarat langsung di Jeddah, bukan Kota Madinah.

Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi meminta, agar pemerintah sebagai penyelenggara haji segera melakukan perbaikan-perbaikan dari hasil temuan lapangan Tim Pengawas Haji DPR selama di Kota Madinah.